KAJIAN KOORDINASI LOCAL CIVIL SOCIETY ORGANIZATION Studi Koordinasi FKWA (Forum Komunikasi Winongo Asri) Titik Ungkit Pakalan (Kelurahan Pakuncen dan Ngampilan) Dalam Pengelolaan Kawasan Sungai Winongo Kota Yogyakarta Penulis Yasinta Putri Handayani Pembimbing: Drs. H. Suharyanto, M.Si,

ABSTRACT: The provincial government's efforts of Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) in the management of riverside areas cannot be separated from the role of the community, especially who live around the riverside that has directly impact to the management Winongo is one of the three major rivers passing through the province of DIY. The role of the community is local CSOs (Civil Society Organization) named FKWA (Forum Communications Winongo Asri) which connects the government with the people along the river. FKWA has worked with many institutions, both from the government as well as the foreign organizations. One of the areas in FKWA is Pakalan that consists of Ngampilan and Pakuncen urban area. 

From Pakalan, it is know that there is less organizational coordination processes. The lack of coordination at the segment level (lower hierarchy level) is unfortunate, seen the top hierarchy level coordination FKWA with external institutions has been well established. The indication of the lack of coordination is the caretaker Pakalan degradation activity and the lack of involvement of local formal area caretaker (RT and RW). This study aims to determine the line of coordination process of Pakalan and coordination obstacles in the coordination process. Theoretical logic that was used includes the role of the coordinator by Henry Mintzberg, the concept of the role of members, and Maslow's theory of motivation. The method used was descriptive analysis. Data gathering techniques used were observation, interviews, and documentation. It is known that the line of coordination in Pakalan began from providing the proposal sheet to each RT. Then it handed over to RW and returned to the caretaker of Pakalan. Next step is the caretaker of Pakalan submitted the proposal sheets to FKWA by the approval from urban area and district chief. Finally, FKWA transmitted the proposal to the central government. There are some coordination obstacles known such as: the lack of coordination in collective leadership system, hampered dissemination, social resentment, partisan in the organization, the deference of interests between the public and government regulations, the quality of the government development is not maximize, and the difference of administrative area. Other obstacle is fulfillment of cohesiveness points like attraction organization and motivation are not maximal yet. Besides that, fulfillment of trust points like honesty and openness, regularity, and notfeeling disadvantages also not maximal yet. Recommendation is government and administrators FKWA need giving more role to strengthen the coordination and increasing the communication between Pakalan caretaker as FKWA members through intensive explanations and regular meetings that effective.

INTISARI: Upaya pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam pengelolaan kawasan sungai salah satunya Winongo, tidak lepas dari peran masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai yang berdampak langsung terhadap pengelolaan tersebut. Sungai Winongo merupakan satu dari tiga sungai besar yang melewati provinsi DIY. Peran masyarakat tersebut berupa local CSO (Civil Society Organization) bernama FKWA (Forum Komunikasi Winongo Asri) yang sekaligus menjembatani pemerintah dengan masyarakat sekitar sungai. FKWA telah bekerja sama dengan banyak pihak baik dari pemerintah maupun lembaga asing. Salah satu area dari FKWA adalah titik ungkit Pakalan yang terdiri dari kelurahan Pakuncen dan Ngampilan. Diketahui pada titik ungkit tersebut proses koordinasi organisasi kurang optimal. Kurang optimalnya koordinasi level titik ungkit (hierarki bawah) disayangkan, melihat koordinasi level hierarki atas yakni FKWA dengan pihak-pihak eksternal telah terjalin dengan baik. Indikasi kurangnya koordinasi adalah adanya degradasi keaktifan pengurus Pakalan dan kurangnya keterlibatan perangkat daerah (RT dan RW) setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur koordinasi Pakalan dan kendala-kendala dalam proses koordinasi. Logika teoritik yang digunakan antara lain adalah peran koordinator oleh Henry Mintzberg, konsep peran anggota, dan teori motivasi Maslow. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Diketahui alur koordinasi Pakalan berawal dari pemberian lembar usulan pembangunan dari pengurus Pakalan kepada tiap RT. Kemudian diberikan kepada RW untuk diserahkan kembali kepada pengurus Pakalan. Selanjutnya pengurus Pakalan menyerahkan lembar usulan kepada FKWA pusat dengan persetujuan lurah dan camat. Terakhir FKWA pusat meneruskannya kepada pihak pemerintah. Diketahui kendala-kendala koordinasi Pakalan antara lain kurang optimalnya kerjasama dalam kepemimpinan kolektif, disseminasi yang terhambat, kecemburuan sosial, partisan dalam organisasi, benturan kepentingan masyarakat dengan peraturan pemerintah, kualitas pembangunan pemerintah belum maksimal, perbedaan wilayah administrasi, pemenuhan poin-poin kohesivitas organisasi yakni daya tarik organisasi dan motivasi belum maksimal. Selain itu pemenuhan poin-poin trust seperti kejujuran dan keterbukaan, keteraturan, dan tidak merasa dirugikan juga belum maksimal. Saran yang diajukan adalah perlunya peran pemerintah dan pengurus FKWA dalam penguatan koordinasi Pakalan; serta perlunya peningkatan komunikasi antar pengurus Pakalan sebagai anggota FKWA melalui penjelasan intensif dan pertemuan rutin yang efektif.

Sumber : http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=65214